Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa sekolah memiliki peluang untuk tidak menerima program Makan Bergizi Gratis dalam kondisi tertentu.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa khusus bagi sekolah negeri, keputusan untuk menerima atau menolak program tersebut harus disepakati secara bulat oleh seluruh pihak.

Ketentuan Penolakan Program untuk Sekolah Negeri

Pihak BGN menegaskan aturan sekolah negeri tidak memperbolehkan adanya sebagian siswa yang menerima program sementara sebagian lainnya menolak.

Keputusan harus berlaku secara menyeluruh bagi semua siswa di lingkungan sekolah tersebut demi menjaga kondisi sosial.

Sebanyak 1.653 sekolah tercatat telah dikeluarkan dari kriteria penerima bantuan karena berbagai alasan.

Sekolah yang masuk dalam daftar tersebut meliputi institusi internasional serta sekolah yang menolak dana Bantuan Operasional Sekolah.

Mekanisme Validasi Bersama Pihak Sekolah dan Orang Tua

Badan Gizi Nasional terlebih dahulu mengonfirmasi penolakan tersebut langsung kepada pihak sekolah dan para orang tua siswa sebelum mengambil keputusan final.

Jika seluruh pihak terkait sepakat menyatakan tidak membutuhkan program tersebut, anggaran yang semestinya digunakan akan dialihkan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan.

Sudaryono memberikan contoh bahwa terdapat sekolah negeri yang tidak memerlukan dana Bantuan Operasional Sekolah karena kondisi ekonomi orang tua siswa dinilai sudah cukup mampu.

Dalam situasi semacam itu, pihak BGN akan menanyakan kembali apakah sekolah tersebut juga merasa tidak memerlukan pasokan makanan bergizi.

Apabila pihak sekolah menjawab tidak membutuhkan dan keputusan itu disepakati bersama, lembaga terkait akan menghormati pilihan tersebut secara penuh.

Sementara itu, penanganan untuk institusi pendidikan swasta dinilai jauh lebih mudah karena kondisi sekolah dan kemampuan finansial orang tua siswa dapat langsung menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kriteria penerima.