Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono membeberkan perkembangan terbaru terkait rencana perubahan skema insentif operasional Rp6 juta per hari.

Insentif tersebut diterima oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur program Makan Bergizi Gratis.

Aturan baru yang mengatur penyesuaian insentif tersebut saat ini masih berada dalam tahap proses harmonisasi bersama Kementerian Keuangan.

Sudaryono menyatakan bahwa proses harmonisasi tersebut membutuhkan waktu sehingga penerbitan aturan baru mengalami sedikit penyesuaian.

Sebelumnya, seluruh dapur menerima insentif operasional secara rata sebesar Rp6 juta setiap harinya tanpa memandang perbedaan layanan.

Badan Gizi Nasional menilai kebijakan pemberian nominal yang sama persis kepada seluruh dapur dinilai kurang adil.

Oleh karena itu, besaran insentif ke depan akan disesuaikan secara langsung berdasarkan kapasitas produksi masing-masing dapur.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya menyampaikan bahwa formula baru ini juga akan memperhitungkan jumlah penerima manfaat.

Selain itu, kualitas layanan dari setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi turut menjadi pertimbangan utama dalam aturan baru.

Indikator kualitas tersebut mencakup standar gizi, mutu makanan, hingga faktor keamanan pangan secara menyeluruh.

Perubahan skema insentif ini berjalan beriringan dengan proses penataan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah.

Validasi jumlah penerima manfaat di setiap daerah dilakukan untuk menentukan kebutuhan dapur yang tepat di lapangan.

Dalam situasi tertentu, dapur yang melayani wilayah dengan penerima manfaat sedikit dapat digabung menjadi satu.

Penataan jaringan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar krusial dalam menyusun kembali besaran insentif dapur.

Skema insentif Rp6 juta per hari selama ini diatur melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025.