Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat membuat kebijakan besar di ujung masa baktinya pada Kabinet Merah Putih.

Ia melakukan perombakan massal terhadap ratusan pegawai Kementerian Keuangan pada Kamis tanggal 10 September.

Perubahan posisi itu menyasar sekitar 50 pegawai level Eselon II serta 350 pegawai level Eselon III.

Kebijakan tersebut berdampak langsung pada Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Beberapa hari setelah kebijakan itu berjalan, Presiden Prabowo Subianto mendadak mencopot Purbaya dari jabatannya.

Posisi Menteri Keuangan kemudian diserahkan kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai pengganti.

Purbaya mengungkapkan bahwa keputusan perombakan pejabat tersebut menjadi salah satu alasan dirinya dicopot oleh presiden.

Desakan Pembatalan dari Pejabat Pajak dan Bea Cukai

Tidak lama berselang setelah Purbaya lengser, para pimpinan tinggi di bawah kementerian langsung bersuara.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama meminta perombakan itu dibatalkan.

Bimo menjelaskan bahwa permintaan tersebut muncul karena ditemukannya sejumlah nama yang dianggap tidak sesuai prosedur.

Para pejabat yang masuk daftar baru itu diduga melompati tahapan assessment talent management yang seharusnya.

Kehadiran figur tanpa proses seleksi ketat dinilai memberikan sinyal buruk bagi pegawai lain yang telah berjuang.

Oleh karena itu, mereka meminta agar keputusan tersebut ditunda dan dikembalikan ke posisi semula.

Menkeu Suahasil Nazara menyatakan bakal mempelajari seluruh proses dan keputusan yang telah diambil sebelumnya.

Ia juga masih menunggu masukan dari seluruh unit eselon I sebelum menentukan langkah lanjutan.