Sidang kasus dugaan korupsi kuota haji khusus kembali mengungkap aliran dana dari pihak penyelenggara.

Seorang pejabat Kementerian Agama menyatakan nama mantan Menteri Agama tidak ada dalam daftar penerima fee.

Aliran Dana Fee Percepatan

Pengakuan tersebut disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Saksi menyebut dana yang dikuasai mantan honorer kementerian dibagi kepada beberapa pihak saja.

Jaksa penuntut umum sempat mengonfirmasi secara berlapis terkait aliran uang tersebut ke pimpinan tertinggi.

Saksi menegaskan tidak ada perpindahan dana ke arah Yaqut Cholil Qoumas dalam pembagian tersebut.

Sebagian sisa dana yang diplot untuk pimpinan juga urung didistribusikan atas arahan atasan.

Regulasi dan Pihak Lain yang Terlibat

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, saksi Rizky Fisa Abadi juga menjelaskan bahwa regulasi pembagian kuota haji tambahan dengan skema 50:50 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Yaqut Cholil Qoumas selaku menteri saat itu.

Selain Rizky, jaksa penuntut umum pada KPK turut menghadirkan Kepala Sub Direktorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2023-2024, M Agus Syafii, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini sendiri memproses empat orang terdakwa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI, perkara ini diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp622.090.207.166,41.

Para terdakwa dalam perkara ini meliputi Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama.