Roy Suryo terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara serta denda Rp5 miliar.

Ancaman tersebut muncul dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia didakwa menggunakan pasal berlapis terkait pencemaran nama baik dan informasi elektronik.

Dakwaan subsidair tersebut tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sidang perdana kasus ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis.

Jaksa penuntut umum menilai Roy telah menyerang kehormatan dan nama baik Jokowi.

Roy juga didakwa melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Meski menghadapi ancaman berat, Roy secara tegas menolak tawaran penyelesaian jalur restorative justice.

Ia menyatakan tidak akan mengakui dakwaan dan siap mengajukan perlawanan di persidangan.

Majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan agenda persidangan berikutnya pada pekan depan.

Rincian Pasal Berlapis dan Penolakan Restorative Justice

Ancaman pidana terberat tersebut tercantum dalam dakwaan subsidair, yakni Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain itu, jaksa juga mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas pencemaran nama baik.

Atas dakwaan tersebut, Roy Suryo terancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp10 juta, yang dapat ditambah sepertiga apabila perbuatan dilakukan dengan sarana teknologi informasi.

Jaksa turut mendakwa Roy melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Penyesuaian Pidana yang mengatur sanksi bagi setiap orang yang tanpa hak mengubah, menambah, atau memindahkan dokumen elektronik publik.

Meski menghadapi dakwaan tersebut, Roy dengan tegas menyatakan menolak tawaran penyelesaian perkara lewat jalur restorative justice dan siap mengajukan perlawanan di hadapan majelis hakim.

Sidang lanjutan dengan agenda berikutnya dijadwalkan akan kembali digelar oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis pekan depan.