Istilah Hak Guna Bangunan atau HGB mendadak kembali menjadi sorotan publik luas.

Topik ini mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat sejumlah tersangka dari kalangan korporasi hingga pejabat tinggi.

Definisi dan Ketentuan Dasar HGB

Secara hukum, HGB memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik pihak lain.

Hak ini diatur secara resmi melalui Undang-Undang Pokok Agraria serta peraturan pemerintah terkait.

Pemanfaatan status pertanahan ini sangat populer dalam sektor properti komersial maupun perumahan komersial.

Jenis Tanah dan Masa Berlaku

Status kepemilikan tersebut dapat diterbitkan di atas tanah negara, hak pengelolaan, maupun tanah hak milik.

Durasi waktu pemanfaatannya bervariasi dan dapat mencapai puluhan tahun dengan opsi perpanjangan.

Setiap pemegang izin wajib memperhatikan batas masa berlaku agar status hukum tanah tetap aman.

Subjek Kepemilikan dan Aspek Bisnis HGB

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, HGB dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia serta badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Selain itu, hak tersebut dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain serta dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.

Praktik Pertanahan dan Pentingnya Verifikasi Status

Dalam praktik pertanahan, persoalan HGB sering kali berkaitan dengan status tanah, proses penerbitan sertifikat, pemblokiran, pemecahan bidang tanah, hingga peralihan hak.

Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi atau mengembangkan kawasan, masyarakat dan pelaku usaha perlu memeriksa status sertifikat, jangka waktu hak, dan kesesuaian tata ruang.