Purbaya Yudhi Sadewa resmi tidak lagi memegang posisi sebagai Menteri Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai pengganti.

Pergantian kepemimpinan tersebut diresmikan melalui penunjukan langsung yang mencatat masa bakti Purbaya di posisi tersebut selama kurang lebih satu tahun.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, mantan menteri berhak mendapatkan hak keuangan berupa uang pensiun setelah menyelesaikan masa jabatannya.

Ketentuan mengenai hak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Menteri Negara.

Aturan itu juga telah mengalami beberapa kali penyesuaian melalui regulasi lanjutan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000.

Pasal 11 dalam aturan tersebut menetapkan bahwa besaran pensiun pokok dihitung berdasarkan persentase dari dasar pensiun untuk setiap bulan masa jabatan.

Besaran pensiun pokok ditetapkan sebesar 1 persen dari dasar pensiun untuk setiap satu bulan masa jabatan menteri yang bersangkutan.

Adapun dasar perhitungan pensiun tersebut mengacu pada gaji pokok terakhir menteri negara yang tercatat sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Dengan masa bakti sekitar satu tahun atau setara dengan 12 bulan, Purbaya memperoleh hak pensiun sebesar 12 persen dari dasar pensiun.

Perhitungan 12 persen dari jumlah tersebut menghasilkan nominal pensiun pokok sekitar Rp604.800 per bulan yang berhak diterima oleh Purbaya.

Ketentuan regulasi juga mengatur bahwa batas minimal pensiun pokok adalah 6 persen dan maksimal mencapai 75 persen dari dasar pensiun.

Estimasi nominal tersebut baru mencakup perhitungan pensiun pokok saja dan belum termasuk komponen Tabungan Hari Tua bagi pejabat negara.