Universitas Gadjah Mada memberikan tanggapan tegas terkait adanya desakan dari berbagai pihak untuk membuka dokumen ijazah milik alumninya ke hadapan publik.

Pihak kampus menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak memiliki kewajiban ataupun wewenang untuk memamerkan berkas akademik milik lulusan kepada masyarakat luas.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, M. Med.

Ed. , Sp.

OG(K). , Ph.

D. menjelaskan bahwa tugas utama institusi pendidikan tinggi adalah menyelenggarakan proses pendidikan.

Proses pembelajaran tersebut dibuktikan melalui dokumen dan arsip kampus yang lengkap selama mahasiswa menempuh studi hingga menyelesaikan seluruh persyaratan akademik.

Sementara itu, dokumen fisik berupa ijazah diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan pada saat prosesi wisuda kelulusan.

Begitu ijazah tersebut diterima, tanggung jawab kepemilikan sepenuhnya berada di tangan alumni yang bersangkutan tanpa ada keterlibatan institusi.

Oleh karena itu, pihak universitas menilai bahwa hanya pemilik dokumen tersebut yang mempunyai hak penuh untuk menunjukkan bukti ijazah kepada publik.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof. Dr. Wening Udasmoro, S. S.

, M. Hum.

, DEA.

Menurutnya, cara paling tepat untuk memeriksa status kelulusan seseorang adalah dengan meminta yang bersangkutan menunjukkan ijazah aslinya secara langsung.

Selain persoalan kewenangan pribadi, pihak kampus juga terbentur oleh peraturan ketat yang mengatur tentang perlindungan data pribadi milik mahasiswa serta alumni.

Aturan perlindungan data serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan bagi pihak universitas untuk tidak sembarangan mempublikasikan dokumen perorangan.

Meskipun demikian, pihak universitas menyatakan bahwa berkas akademik internal dapat dibuka apabila terdapat permintaan resmi dari lembaga negara berwenang.

Kebijakan perlindungan dokumen tersebut berlaku secara adil bagi seluruh alumni tanpa terkecuali, baik dari kalangan pejabat publik maupun masyarakat umum.