Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan keluhan terkait lambatnya proses redistribusi lahan bagi petani di daerahnya.

Ia menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI pada Selasa, 15 September 2026, guna membahas peran pemerintah daerah dalam GTRA dan LSD.

Dalam forum tersebut, Sherly mempertanyakan belum adanya kepastian dari Kementerian ATR/BPN terkait program redistribusi serta sertifikasi lahan warga.

Ia mengungkapkan bahwa Maluku Utara memiliki potensi TORA seluas 36.200 hektar dengan 16.000 hektar di antaranya sudah diverifikasi serta dinyatakan clear.

Kendati demikian, lahan tersebut belum dapat dibagikan kepada para petani karena usulan yang diajukan sejak akhir 2025 belum kunjung dieksekusi.

Pemerintah daerah mendapat informasi bahwa eksekusi lahan itu berada di Bank Tanah untuk dijadikan Hak Pengelolaan sebelum diberikan kepada petani.

Sherly menuntut agar pemerintah pusat tidak sekadar melimpahkan tanggung jawab kepada gubernur tanpa membekali kewenangan eksekusi yang jelas.

Menanggapi keluhan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai pemerintah daerah telah mengalami pemberi harapan palsu dari kementerian.