Asosiasi Penyelenggara Infrastruktur Menara Telekomunikasi memberikan perhatian khusus terhadap ketentuan hak eksklusif pengelolaan menara.

Ketentuan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Badung, Bali, hingga tahun 2047.

Pandangan Asosiasi Mengenai Struktur Industri Menara

Ketua Umum Aspimtel Theodorus Ardi Hartoko menyatakan bahwa pihaknya senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Asosiasi tidak berada dalam posisi untuk menilai substansi putusan pengadilan yang telah dikeluarkan.

Meski demikian, organisasi tersebut menyoroti dampak aturan eksklusif terhadap kesempatan berusaha bagi pelaku industri lainnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Bali mengeluarkan Putusan Nomor 200/PDT/2026/PT DPS pada tanggal 20 Agustus 2026.

Putusan tersebut menyatakan bahwa kerja sama antara Pemkab Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk sah dan mengikat.

Perjanjian yang dibuat pada tanggal 7 Mei 2007 itu diperintahkan untuk diperpanjang hingga tanggal 7 Mei 2047.

Pengadilan juga memerintahkan pembongkaran menara telekomunikasi lain serta melarang penerbitan izin kepada pihak lain.

Sekretaris Jenderal Aspimtel Indra Gunawan menilai bahwa struktur ekonomi pasar terbuka jauh lebih efisien.

Industri menara telekomunikasi dinilai telah berkembang dengan melibatkan banyak pelaku serta layak dijalankan secara komersial.

Kendati demikian, pihak asosiasi menegaskan bahwa penentuan pelanggaran persaingan usaha merupakan wewenang KPPU.

Saat ini, Pemkab Badung telah mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 3 September 2026.