Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan imbauan kepada para kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Imbauan tersebut berkaitan langsung dengan proses verifikasi dan validasi pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap bangunan serta sarana pendukung telah sesuai dengan spesifikasi sebelum mulai beroperasi.

Tito menyebutkan bahwa sekitar 24 ribu Kopdeskel telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia saat ini.

Seluruh fasilitas tersebut wajib melalui tahapan pengecekan agar memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja.

Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta menjadi lokasi kegiatan yang digelar pada hari Senin tanggal 14 September 2026.

Ia menegaskan bahwa setiap kepala desa perlu menerbitkan surat persetujuan agar proses verifikasi bisa segera dilaksanakan.

Surat tersebut bukan merupakan pernyataan bahwa bangunan sudah diterima atau dinyatakan sepenuhnya sesuai spesifikasi teknis.

Kepala desa memberikan surat yang menyatakan persetujuan agar tim terkait dapat melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.

Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan diterjunkan langsung.

Apabila kementerian terkait kekurangan personel, proses pengecekan di lapangan dapat dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Inspektorat tingkat kabupaten atau kota melalui APIP siap membantu mengawal jalannya pemeriksaan fisik sarana tersebut.

Hasil verifikasi nantinya akan menjadi dasar penilaian apakah bangunan, peralatan, dan kendaraan sudah sesuai spesifikasi.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, tim akan mencatat temuan tersebut agar pihak pembuat dapat melakukan perbaikan.

Bupati dan wali kota diminta menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan desa untuk mendorong penerbitan surat persetujuan.

Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan APIP guna melakukan pengecekan jika Kementerian PU dan BPKP belum menjangkau wilayah tertentu.

Forum koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet serta para wakil menteri secara langsung maupun daring.