Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan 15 RUU Wilayah Kalimantan
Pemerintah menyatakan persetujuan resmi untuk melanjutkan pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang mengenai kabupaten dan kota.
Wilayah tersebut mencakup Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Agenda penting ini berlangsung dalam Rapat Kerja Tingkat I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pemerintah menegaskan sikap menghormati hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Tujuh daerah di Kalimantan Barat masuk dalam cakupan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Daerah itu meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Kota Pontianak, Mempawah, Sambas, Sanggau, dan Ketapang.
Sementara itu, lima daerah di Kalimantan Tengah terdiri atas Kabupaten Kapuas, Barito Utara, dan Barito Selatan.
Dua wilayah lainnya di provinsi tersebut adalah Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kotawaringin Barat.
Tiga daerah di Kalimantan Selatan mencakup Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah.
Menteri Dalam Negeri menjelaskan beberapa alasan mendasar di balik persetujuan pemerintah ini.
Langkah tersebut dinilai mampu memberikan kepastian hukum bagi jalannya pemerintahan daerah.
Selain itu, kebijakan ini dapat mengurangi potensi perdebatan mengenai dasar hukum pembentukan wilayah.
Permasalahan hukum sering muncul akibat peralihan konstitusi dari Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
Pembaruan undang-undang membuat potensi polemik hukum dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah daerah.
Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam pembentukan berbagai peraturan turunan seperti peraturan kepala daerah.
Proses legislasi ini juga mencerminkan kinerja yang produktif antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.
Pemerintah berharap pembahasan sepuluh undang-undang ini berfokus pada substansi perubahan dasar hukum.
Fokus utama lainnya meliputi penataan kewilayahan serta karakteristik spesifik dari setiap daerah.
Penataan wilayah mencakup batas daerah, cakupan wilayah, hingga nama serta kedudukan ibu kota kabupaten.
Karakteristik daerah mencakup ciri geografis, potensi sumber daya alam, serta kebudayaan setempat.
Seluruh rangkaian pembahasan diharapkan berlangsung efektif tanpa memicu perdebatan yang berkepanjangan.
Pemerintah mengingatkan agar pembahasan tidak masuk ke ranah sensitif yang memperlambat proses revisi.
Pertemuan penting tersebut telah diselenggarakan pada Senin, 14 Sep 2026.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






