Pemerintah menyatakan persetujuan resmi untuk melanjutkan pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang mengenai kabupaten dan kota.

Wilayah tersebut mencakup Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Agenda penting ini berlangsung dalam Rapat Kerja Tingkat I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pemerintah menegaskan sikap menghormati hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tujuh daerah di Kalimantan Barat masuk dalam cakupan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Daerah itu meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Kota Pontianak, Mempawah, Sambas, Sanggau, dan Ketapang.

Sementara itu, lima daerah di Kalimantan Tengah terdiri atas Kabupaten Kapuas, Barito Utara, dan Barito Selatan.

Dua wilayah lainnya di provinsi tersebut adalah Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kotawaringin Barat.

Tiga daerah di Kalimantan Selatan mencakup Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah.

Menteri Dalam Negeri menjelaskan beberapa alasan mendasar di balik persetujuan pemerintah ini.

Langkah tersebut dinilai mampu memberikan kepastian hukum bagi jalannya pemerintahan daerah.

Selain itu, kebijakan ini dapat mengurangi potensi perdebatan mengenai dasar hukum pembentukan wilayah.

Permasalahan hukum sering muncul akibat peralihan konstitusi dari Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Pembaruan undang-undang membuat potensi polemik hukum dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah daerah.

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam pembentukan berbagai peraturan turunan seperti peraturan kepala daerah.

Proses legislasi ini juga mencerminkan kinerja yang produktif antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Pemerintah berharap pembahasan sepuluh undang-undang ini berfokus pada substansi perubahan dasar hukum.

Fokus utama lainnya meliputi penataan kewilayahan serta karakteristik spesifik dari setiap daerah.

Penataan wilayah mencakup batas daerah, cakupan wilayah, hingga nama serta kedudukan ibu kota kabupaten.

Karakteristik daerah mencakup ciri geografis, potensi sumber daya alam, serta kebudayaan setempat.

Seluruh rangkaian pembahasan diharapkan berlangsung efektif tanpa memicu perdebatan yang berkepanjangan.

Pemerintah mengingatkan agar pembahasan tidak masuk ke ranah sensitif yang memperlambat proses revisi.

Pertemuan penting tersebut telah diselenggarakan pada Senin, 14 Sep 2026.