Pemerintah pusat secara khusus meminta seluruh kepala daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi nasional.

Fokus utama pengawasan ditujukan pada pergerakan harga komoditas pangan pokok yang kerap memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan instruksi tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

Kegiatan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (14/9).

Tito menyebutkan bahwa tingkat inflasi nasional saat ini masih berada dalam posisi yang relatif terkendali di angka 3,19 persen.

Kendati demikian, angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan catatan periode sebelumnya yang berada pada level 2,88 persen.

Perhitungan secara bulanan dari periode Juli menuju Agustus 2026 juga merekam kenaikan inflasi sebesar 0,21 persen.

Kenaikan angka inflasi tersebut terutama dipicu oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, tembakau, pendidikan, serta perawatan pribadi.

Tiga komoditas pangan yang diminta untuk mendapat perhatian ekstra meliputi daging ayam ras, telur ayam ras, serta beras.

Pemerintah daerah diminta untuk segera mengambil langkah pengendalian dengan mencari akar permasalahan kenaikan harga.

Koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat untuk meredam gejolak harga di pasaran secara cepat dan tepat.

Bulog bersama Badan Pangan Nasional didorong untuk menggelar operasi pasar serta mengumpulkan para distributor dan produsen.

Selain pangan, lonjakan harga minyak dunia turut menjadi sorotan karena berpotensi mendongkrak biaya transportasi udara.

Kementerian Perhubungan diingatkan agar mengantisipasi dampak kenaikan harga avtur terhadap tarif angkutan yang diatur.

Disparitas inflasi antar daerah juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dalam mengevaluasi kinerja daerah.

Daerah dengan tingkat inflasi tinggi diminta mempercepat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah masing-masing.

Sebaliknya, apresiasi diberikan kepada wilayah yang berhasil menjaga stabilitas harga secara konsisten.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah antisipatif sebelum gejolak harga meluas.

Pemda diminta memahami pola konsumsi masyarakat serta memantau harga sebelum mencapai batas toleransi intervensi.

Pengawasan rantai distribusi daging ayam perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari peternak hingga tingkat konsumen.