Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah warisan pembangunan infrastruktur era Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menilai berbagai proyek raksasa yang menyerap anggaran besar dari uang rakyat justru berujung mangkrak serta membebani keuangan negara secara signifikan.

Kritik tersebut menyoroti sejumlah proyek strategis nasional yang dianggap gagal memberikan nilai ekonomis sepadan dengan besarnya nilai investasi.

Menurut Deddy, dua megaproyek infrastruktur transportasi kebanggaan era sebelumnya kini mengalami pendarahan finansial yang cukup parah.

Dua proyek raksasa ini yaitu Kereta Cepat Whoosh dan Bandara Internasional Jogyakarta setiap tahun mengalami kerugian sebesar Rp1 triliun.

Selain Whoosh dan YIA, politikus PDIP tersebut memperluas sorotannya pada sederet proyek infrastruktur lain yang dinilai bermasalah.

Beberapa di antaranya mencakup Bandara Kertajati yang sepi penumpang serta dinilai mengalami salah perhitungan secara komersial dalam perencanaan awal.

Ia menegaskan bahwa proyek Bandara Kertajati, IKN, waduk, jalan tol, dan bandara lain seharusnya masuk dalam kategori kerugian negara.

Lebih jauh, Deddy Sitorus menyoroti adanya dugaan tebang pilih dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

Ia merasa heran karena aparat penegak hukum begitu cepat bertindak apabila indikasi kerugian melibatkan pihak swasta atau perorangan.

Namun, ketegasan serupa dinilai tidak berlaku ketika menyangkut lingkaran kekuasaan atau kebijakan infrastruktur yang merugikan dalam skala masif.

Ia menutup kritiknya dengan sentilan politik bernada satir terkait lambatnya penindakan terhadap kelompok yang disebutnya sebagai geng Oslo dan geng MBG.