Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menawarkan perubahan mendasar untuk mengatasi persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Salah satu usulan utamanya adalah mengakhiri kontrak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang saat ini sedang berjalan.

Menurut Mahfud, formula untuk memperbaiki tata kelola program tersebut sebenarnya sangat sederhana bagi pemerintah.

Pemerintah dinilai dapat menyelesaikan kontrak yang ada lalu mengubah pola pengelolaan menjadi berbasis desa dan sekolah.

Ia menyampaikan gagasan tersebut ketika membahas evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program makan bergizi secara menyeluruh.

Pola yang terlalu terpusat pada dapur dianggap perlu segera diubah karena setiap dapur harus menyediakan makanan dalam jumlah besar.

Mahfud menggambarkan satu dapur harus melayani sekitar 2.000 anak setiap hari secara terus-menerus.

Beban kerja tersebut dinilai sangat berat jika dilakukan dengan pola yang sama setiap harinya.

Sebagai alternatif, proses memasak diusulkan untuk dilakukan secara langsung di sekolah masing-masing.

Dengan cara itu, makanan tidak perlu diproduksi secara terpusat untuk kemudian didistribusikan dalam jumlah besar.

Ia juga mengusulkan pengelolaan program dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau melibatkan kepala desa.

Model tersebut dinilai dapat sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan serta menelusuri pihak yang bertanggung jawab.

Perubahan mekanisme ini juga dinilai mampu mengatasi persoalan keamanan makanan dan pengelolaan anggaran.

Negara disebut harus mengambil risiko perubahan sistem daripada terus menjalankan pola yang memicu banyak masalah.

Koperasi desa juga dapat memperoleh aktivitas ekonomi sehingga desa menjadi lebih hidup dengan adanya pekerjaan.

Jarak antara dapur dan penerima manfaat pun menjadi lebih dekat karena sekolah menjadi lokasi produksi.