Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan keuangan yang cukup berat untuk tahun anggaran mendatang.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 diprediksi mengalami defisit hingga Rp5,7 triliun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal yang masih bisa berubah.

Pihak pemerintah provinsi kini berupaya melakukan berbagai langkah efisiensi belanja hingga Rp2,3 triliun.

Salah satu faktor utama pemicu defisit ini adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah yang mencapai Rp1,6 triliun.

Penurunan penerimaan tersebut bersumber dari pajak rokok, Pajak Kendaraan Bermotor, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa maraknya penggunaan kendaraan listrik turut memengaruhi koreksi penerimaan pajak daerah.

Kendaraan listrik tidak dikenakan pajak daerah, sementara penerimaan negara bukan pajak tetap masuk ke kas pemerintah pusat.

Selain sektor pajak, koreksi juga terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti dividen bank.

Dividen Bank BJB yang sebelumnya ditargetkan mencapai Rp400 miliar baru terealisasi sebesar Rp347 miliar.

Sementara itu, dividen dari Participating Interest migas PT MUJ diproyeksikan tidak terealisasi karena digunakan pihak lain.

Tekanan terhadap kas daerah semakin bertambah akibat dana transfer dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang belum tersalurkan.

Nilai dana transfer dan dana bagi hasil yang belum tersalurkan tersebut diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk membahas dana tersebut.

Dedi Mulyadi berharap dana bagi hasil dari pusat dapat segera cair pada bulan Oktober, November, atau Desember 2026.