Politikus Ferdinand Hutahean mendorong masyarakat luas agar melakukan aksi penolakan dalam setiap kunjungan politik yang dilakukan oleh Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo.

Menurutnya, sosok tersebut perlu mendapatkan hukuman politik atas situasi saat ini yang dinilainya merupakan hasil dari pemerintahan masa lalu.

Ferdinand menyebut bahwa masyarakat dapat melakukan bentuk perlawanan politik tanpa menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk penolakan atas safari politik.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan orang di depan rumah milik Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Bagi Ferdinand, aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk ekspresi politik dari masyarakat yang dinilainya mulai semakin memahami mantan presiden.

Ia mengaku tidak terkejut dengan kehadiran massa tersebut karena sudah memperoleh informasi mengenai rencana aksi tersebut sebelumnya.

Ferdinand menegaskan bahwa aksi penolakan yang terjadi belum sampai pada tahap kekerasan fisik karena massa hanya meminta agar tidak cawe-cawe.

Dalam pandangannya, seruan tersebut dikaitkan dengan sejumlah persoalan yang disebut sebagai warisan pemerintahan, termasuk pengelolaan BUMN.

Selain itu, ia juga menyinggung proyek kereta cepat serta dugaan peningkatan penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa ke kediaman tersebut dilakukan oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bergerak dengan membawa berbagai atribut poster kritikan.

Koordinator aksi, Bangun Sutoto, menyatakan bahwa kedatangan mereka turut berkaitan dengan pernyataan mengenai dugaan makar yang disampaikan Budi Arie.