Sayembara mencari ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi ditutup tanpa ada satu pun peserta yang berhasil menunjukkan bukti kelulusan.

Denny Indrayana menyampaikan bahwa tidak ada pihak yang berani maju, termasuk Gibran sendiri, selama masa sebulan penuh sayembara berlangsung di kawasan MK, Jakarta.

Total hadiah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat untuk sayembara tersebut mencapai Rp10,3 miliar.

Fakta tersebut dinilai semakin memperkuat keyakinan bahwa syarat pendidikan minimal tingkat SLTA atau sederajat tidak terpenuhi dalam pencalonan.

Hal itu menjadi dasar kuat bagi Denny bersama sejumlah pemohon lain untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun para pemohon PHPU tersebut terdiri dari KIPP, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta beberapa tokoh perorangan.

Kuasa hukum pemohon, Refly Harun, menjelaskan alasan memilih jalur Mahkamah Konstitusi ketimbang mengajukan proses pemakzulan melalui lembaga DPR.

Menurut Refly, pemakzulan sangat bergantung pada pergerakan DPR sehingga prosesnya bisa terhenti jika lembaga legislatif tersebut tidak mengambil tindakan.

Ia menambahkan bahwa Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pejabat yang memenuhi syarat di awal namun gugur ketika sudah menduduki jabatannya.

Sementara dalam kasus ini, pihak pemohon menilai bahwa syarat formil berupa kepemilikan ijazah SLTA memang tidak pernah terpenuhi sejak awal.