Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menepis ekspektasi publik mengenai kemungkinan pemerintah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Respons tersebut diberikan untuk menanggapi langkah agresif Pemerintah Jepang yang baru saja memangkas pajak konsumsi makanan menjadi 1 persen.

Purbaya menegaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia tidak bisa disamakan dengan Jepang yang sedang berjuang memulihkan perlambatan pertumbuhan.

Oleh karena itu, opsi pemangkasan tarif pajak tersebut belum masuk dalam radar kebijakan fiskal Tanah Air saat ini.

Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 10.09.2026.

Dalam penjelasannya, Purbaya menguraikan dilema berat di balik kebijakan pajak konsumsi bagi perekonomian negara.

Menurutnya, menurunkan tarif pajak tersebut sama saja dengan memangkas sumber pendapatan negara yang berujung pada melebarnya defisit anggaran.

Jika defisit anggaran melebar, pemerintah otomatis harus mencari pinjaman baru untuk menutup kekurangan pembiayaan.

Kondisi inilah yang menurut Purbaya kerap memicu polemik serta perdebatan di tengah masyarakat luas.

Ia menyatakan bahwa dirinya sebenarnya ingin memangkas tarif pajak hingga nol persen jika kondisi keuangan memungkinkan.

Namun, keterbatasan keuangan negara membuat kebijakan tersebut belum bisa dieksekusi tanpa menimbulkan masalah baru.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa strategi Indonesia dalam menjaga daya beli masyarakat berbeda dari Jepang.

Jika Jepang memilih meringankan beban melalui pajak, Indonesia justru memilih instrumen penebalan subsidi dan bantuan sosial.

Purbaya mengingatkan bahwa penerimaan negara dari pajak tidak boleh dipangkas tanpa perhitungan matang saat ekonomi belum pulih.

Jika hal itu dipaksakan, anggaran subsidi untuk rakyat kecil otomatis akan menjadi korban pemotongan anggaran.

Oleh sebab itu, sang Bendahara Negara memastikan bahwa setiap langkah kebijakan fiskal harus ditimbang dengan hati-hati.