Presiden ke-7 RI Joko Widodo dikabarkan merasa dirugikan oleh langkah hukum yang ditempuh oleh Roy Suryo.

Kerugian tersebut muncul akibat manuver hukum yang berulang kali mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan ijazah palsu.

Anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa pengajuan praperadilan secara masif itu mengganggu kepastian hukum.

Tujuan utama dari pelaporan perkara tersebut sejak awal adalah untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum yang jelas.

Yakup menilai persoalan ini menjadi sangat serius apabila mekanisme praperadilan terus diajukan berulang tanpa batasan.

Pola semacam itu dinilai dapat membuat proses penanganan perkara pidana berjalan semakin panjang dari yang seharusnya.

Ia bahkan memberikan gambaran risiko pada perkara pidana lain yang melibatkan penahanan tersangka di berbagai kota.

Menurut informasinya, penahanan dalam beberapa kasus terpaksa harus bebas demi hukum karena praperadilan diajukan berkali-kali.

Meskipun demikian, keberadaan lembaga praperadilan tetap dianggap penting untuk melindungi hak pihak yang berhadapan dengan hukum.

Kendati demikian, mekanisme tersebut tetap wajib dijalankan dengan mempertimbangkan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.

Pihaknya lantas mendukung langkah pengadilan dalam menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk mengatur tata cara praperadilan.

Regulasi tersebut dinilai sangat tepat untuk melakukan pengaturan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Semangat dari aturan itu ditegaskan bukan semata-mata untuk melindungi tersangka atau terdakwa saja di dalam persidangan.

Dalam setiap perkara pidana, terdapat pula korban yang memiliki hak penuh untuk mendapatkan keadilan.

Sementara itu, Roy Suryo menegaskan bahwa langkah praperadilan berulang yang ia lakukan bertujuan memberikan pembelajaran publik.

Ia ingin mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan kewenangan mereka secara sewenang-wenang.

Motif permohonan tersebut diklaim bukan didasari kepentingan ekonomi, melainkan untuk menguji cara kerja aparat penegak hukum.

Roy mengaku semakin yakin dengan argumen yang akan dibawanya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 September 2026.