Gugat Praperadilan Bertubi-tubi, Langkah Hukum Roy Suryo Bikin Jokowi Kesal
Presiden ke-7 RI Joko Widodo dikabarkan merasa dirugikan oleh langkah hukum yang ditempuh oleh Roy Suryo.
Kerugian tersebut muncul akibat manuver hukum yang berulang kali mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan ijazah palsu.
Anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa pengajuan praperadilan secara masif itu mengganggu kepastian hukum.
Tujuan utama dari pelaporan perkara tersebut sejak awal adalah untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum yang jelas.
Yakup menilai persoalan ini menjadi sangat serius apabila mekanisme praperadilan terus diajukan berulang tanpa batasan.
Pola semacam itu dinilai dapat membuat proses penanganan perkara pidana berjalan semakin panjang dari yang seharusnya.
Ia bahkan memberikan gambaran risiko pada perkara pidana lain yang melibatkan penahanan tersangka di berbagai kota.
Menurut informasinya, penahanan dalam beberapa kasus terpaksa harus bebas demi hukum karena praperadilan diajukan berkali-kali.
Meskipun demikian, keberadaan lembaga praperadilan tetap dianggap penting untuk melindungi hak pihak yang berhadapan dengan hukum.
Kendati demikian, mekanisme tersebut tetap wajib dijalankan dengan mempertimbangkan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.
Pihaknya lantas mendukung langkah pengadilan dalam menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk mengatur tata cara praperadilan.
Regulasi tersebut dinilai sangat tepat untuk melakukan pengaturan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Semangat dari aturan itu ditegaskan bukan semata-mata untuk melindungi tersangka atau terdakwa saja di dalam persidangan.
Dalam setiap perkara pidana, terdapat pula korban yang memiliki hak penuh untuk mendapatkan keadilan.
Sementara itu, Roy Suryo menegaskan bahwa langkah praperadilan berulang yang ia lakukan bertujuan memberikan pembelajaran publik.
Ia ingin mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan kewenangan mereka secara sewenang-wenang.
Motif permohonan tersebut diklaim bukan didasari kepentingan ekonomi, melainkan untuk menguji cara kerja aparat penegak hukum.
Roy mengaku semakin yakin dengan argumen yang akan dibawanya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 September 2026.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






