Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersiap membawa persoalan pencalonan Gibran Rakabuming Raka ke ranah hukum yang lebih tinggi.

Pada Kamis, 10 September 2026, ia menyatakan akan secara resmi mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

Langkah tersebut secara khusus menyoroti syarat pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden dalam kontestasi politik tahun 2024 lalu.

Denny berpendapat bahwa persoalan tersebut merupakan cacat yang sudah ada sejak awal proses pencalonan berlangsung.

Menurut pandangannya, cacat administratif itu seharusnya berujung pada diskualifikasi bagi pihak yang bersangkutan.

Ia menegaskan bahwa status Gibran yang telah dilantik sebagai Wakil Presiden tidak serta-merta menghapus persoalan syarat pencalonannya.

Proses pelantikan dinilai tidak menjadikan cacat syarat sejak awal pendaftaran menjadi benar dan bisa dimaafkan begitu saja.

Melalui permohonan ini, ia berharap sembilan hakim konstitusi dapat membuka hati dan pikiran untuk mempertimbangkan gugatan tersebut.

Langkah hukum itu diambil demi menjaga marwah serta wibawa negara hukum di Republik Indonesia.

Dalam dokumen permohonannya, Denny membawa delapan petitum atau tuntutan utama untuk diselesaikan oleh lembaga peradilan.

Tuntutan tersebut mencakup permintaan agar majelis mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya secara sah.

Selain itu, persyaratan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bersifat imperatif.

Aturan itu wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Gugatan juga meminta diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming Raka karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan yang telah ditentukan.