Penetapan pencalonan tersebut juga dipandang mengandung cacat hukum sejak semula dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait penetapan calon wakil presiden pun diminta untuk dinyatakan batal demi hukum.

Poin tuntutan berikutnya mencakup pembatalan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

MPR juga diminta menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon usulan presiden.

Pemilihan tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan dibacakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Terakhir, pemohon meminta agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia atau memohon putusan yang seadil-adilnya.