Menteri Perdagangan Budi Santoso belum berencana mengubah porsi penyaluran MinyaKita melalui BUMN pangan.

Pemerintah masih ingin memberikan kesempatan kepada UMKM dan distributor lain.

Distribusi minyak goreng bersubsidi ini dinilai tidak boleh hanya mengandalkan Perum Bulog dan ID FOOD.

Aturan saat ini mewajibkan BUMN pangan menyalurkan 35% pasokan domestic market obligation MinyaKita kepada masyarakat.

Realisasi penyaluran oleh BUMN secara total tercatat sudah mencapai 51% di lapangan.

Pemerintah melihat persentase kewajiban tersebut belum perlu dinaikkan karena pelibatan UMKM berjalan baik.

Budi menyampaikan hal tersebut saat ditemui di AEON Mall BSD City, Tangerang.

Pihaknya menilai keterlibatan UMKM adalah pertimbangan penting dalam mempertahankan skema distribusi yang ada.

Penyaluran DMO MinyaKita yang sepenuhnya diarahkan melalui BUMN berpotensi mempersempit ruang pelaku usaha kecil.

Kementerian Perdagangan memilih melihat perkembangan distribusi secara dinamis sebelum mengambil keputusan aturan baru.

Pemerintah memastikan pasokan melalui BUMN berjalan berdampingan dengan distributor lain.

Perum Bulog sebelumnya sempat mengajukan usulan tertulis agar porsi penyaluran DMO ditingkatkan hingga 100%.

Pengajuan kenaikan porsi tersebut disampaikan untuk memperkuat ketersediaan minyak goreng di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut usulan itu sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Kementerian Perdagangan menilai distribusi bersama antara BUMN dan pelaku usaha lain tidak menimbulkan persoalan berarti.

Keseimbangan rantai pasok dijaga agar kesempatan pelaku usaha kecil tidak hilang.