Isu mengenai perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat menjelang dua tahun masa pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto didorong untuk segera mengevaluasi jajaran menteri berdasarkan efektivitas kerja.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center Dahlan Wattihelu menilai ukuran evaluasi tidak boleh sekadar melihat aktivitas politik.

Menurutnya, banyak menteri berasal dari partai politik yang memang mempunyai kepentingan elektoral tersendiri.

Aktivitas politik tersebut tidak otomatis menjadi sebuah kesalahan selama tidak mengganggu tugas utama membantu Presiden.

Persoalan baru akan muncul jika kesibukan politik justru membuat program kementerian tidak berjalan dengan optimal.

Presiden diminta melihat secara objektif siapa saja menteri yang target kerjanya tercapai dan siapa yang lambat.

Reshuffle dikhawatirkan akan kehilangan makna apabila hanya dijadikan alat untuk menghukum menteri.

Loyalitas seharusnya diukur dari kemampuan menteri dalam menjalankan mandat pemerintahan bagi masyarakat.

Indikator konkret seperti pencapaian program dan serapan anggaran perlu dipakai dalam proses evaluasi kabinet.

Kategori Menteri dan Indikator Evaluasi

Dalam pandangannya, Dahlan membagi para pembantu presiden ke dalam beberapa kategori, mulai dari yang aktif berpolitik namun tetap mencapai target, bekerja lambat, hingga menteri yang lebih sibuk membangun citra politik ketimbang menjelaskan hasil kerja kementeriannya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar kepala negara menggunakan indikator kinerja yang terukur secara objektif, termasuk kualitas serapan anggaran, kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan, serta koordinasi antarkementerian yang solid.

Evaluasi juga harus menyoroti apakah kebijakan kementerian yang berjalan sudah sejalan dengan prioritas utama Presiden, alih-alih sekadar menilai siapa menteri yang paling sering tampil memberikan dukungan politik.