Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas fenomena alih fungsi lahan.

Lahan yang sebelumnya mengalami kebakaran hutan dan lahan diduga langsung diubah menjadi kawasan perkebunan sawit dalam waktu singkat.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan terjadi tanpa adanya investigasi mendalam.

Pihak parlemen meminta agar seluruh pemangku kepentingan terkait segera turun tangan guna menyelidiki indikasi pelanggaran hukum tersebut.

Selain berfokus pada pemadaman api, penanganan bencana kebakaran dinilai harus mencakup penyelesaian dampak sosial yang dirasakan warga.

Masyarakat luas sebelumnya telah merasakan berbagai dampak buruk akibat bencana kabut asap dan kebakaran wilayah.

Dampak tersebut mencakup penyebaran penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut serta terganggunya kegiatan belajar mengajar anak.

Persoalan kesejahteraan masyarakat serta sektor pendidikan kini menuntut adanya solusi nyata demi pemulihan jangka panjang.

Sebelumnya, kepala negara juga sempat mengungkapkan keheranannya terkait kemunculan perkebunan baru di atas lahan pascakarhutla.

Pemerintah menilai bahwa kemunculan kebun baru dalam waktu singkat menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan.

Aparat kepolisian mencatat ada delapan perusahaan yang saat ini sedang diproses hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.

Total laporan polisi yang sedang ditangani mencapai ratusan laporan dengan puluhan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka.