Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas terkait komponen bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis. Lembaga tersebut melarang penggunaan produk minuman rasa susu hingga susu kental manis.

Keputusan pembatasan itu tertuang dalam unggahan media sosial resmi. Kebijakan ini muncul setelah serangkaian rapat koordinasi lintas sektoral.

Sejumlah kementerian, lembaga, serta asosiasi industri ikut terlibat dalam pembahasan tersebut. Pertemuan itu fokus mengatur pemanfaatan susu hewani secara tepat.

Sebagai pengganti, pemerintah hanya merekomendasikan tiga kategori produk susu tertentu. Ketentuan itu mencakup susu pasteurisasi, susu UHT, serta susu steril full cream plain.

Seluruh produk wajib memenuhi standar tanpa tambahan gula, pengawet, perasa, maupun pewarna. Kandungan susu segar di dalamnya minimal harus mencapai 80 persen.

Selain itu, setiap produk wajib mengantongi izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan posisi susu dalam program.

Susu dialokasikan murni sebagai pelengkap nutrisi harian penerima manfaat. Keberadaannya tidak boleh menggeser keberadaan sumber protein hewani utama lainnya.

Porsi telur, daging, maupun ikan tetap diberikan secara utuh. Sasaran program ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita di atas dua tahun, dan seluruh peserta didik.

Khusus untuk varian susu pasteurisasi, penanganannya wajib menerapkan sistem rantai dingin yang ketat. Prosedur tersebut berlaku sejak lokasi produksi hingga sampai ke tangan penerima.

Pemerintah juga menetapkan standar harga pengadaan untuk dua kategori volume. Susu berukuran minimal 125 mililiter dipatok seharga Rp3.000.

Sementara itu, produk dengan volume 200 mililiter ditetapkan seharga Rp4.500 hingga tiba di dapur pelaksana. Kementerian Pertanian menilai kebijakan ini berdampak positif bagi peternak lokal.

Pemanfaatan susu segar dalam negeri diyakini mampu mendongkrak produktivitas peternak sapi perah. Langkah tersebut sekaligus memperkuat industri pengolahan susu nasional.