Pemerintah Kota Makassar resmi menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari sejumlah pengembang dan masyarakat.

Aset tersebut mencakup 18 kawasan perumahan dengan total luas mencapai 264.874 meter persegi.

Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak setempat, total aset PSU yang diserahkan bernilai sekitar Rp578.680.417.000.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi kepada para pengembang dan tokoh masyarakat yang menyerahkan fasilitas tersebut.

Penyerahan ini dilakukan pada kegiatan di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, pada hari Selasa.

Sebagian kawasan perumahan tersebut sebelumnya sempat menghadapi persoalan terkait status dan pengelolaan fasilitas umum.

Pentingnya Status Aset untuk Pembangunan

Munafri menjelaskan bahwa intervensi pembangunan menggunakan APBD tidak dapat dilakukan pada fasilitas yang belum menjadi aset pemerintah.

Hal tersebut seringkali membuat masyarakat penghuni kawasan perumahan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Proses perbaikan fasilitas membutuhkan tahapan perencanaan, penghitungan anggaran, hingga pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah Kota Makassar kini juga menyiapkan perubahan mekanisme penyerahan agar tidak dilakukan di akhir pembangunan.

Pola baru ini bertujuan untuk menghindari risiko pengembang menghilang mendadak dan mempermudah pengawasan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin, turut hadir dalam kegiatan penyerahan tersebut.

Ia menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan melindungi aset pemerintah daerah.

Disperkim Makassar mencatat penyerahan PSU dari tahun 2019 hingga 8 September 2026 telah mencapai ratusan perumahan.

Kawasan perumahan yang menyerahkan PSU kali ini tersebar di berbagai kecamatan termasuk Biringkanaya dan Manggala.