Dua orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK memberikan keterangan dalam lanjutan sidang perkara korupsi kuota haji tambahan.

Kedua saksi tersebut secara tegas membantah adanya penyerahan aliran uang senilai US$271.500 kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keterangan Saksi di Pengadilan Tipikor

Ridwan Kurniawan selaku mantan honorer Kementerian Agama menyatakan tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Yaqut.

Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Muhyi selaku Kasi Pendaftaran Haji Khusus tahun 2014-2020 di hadapan majelis hakim.

Keduanya bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Asal-Usul Angka dan Klarifikasi Fee

Kuasa hukum Yaqut mendalami asal-usul kemunculan angka US$271.500 yang tercantum di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Ridwan menyebut bahwa angka tersebut bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan awal yang kemudian dicatat oleh tim hukum.

Dalam persidangan yang sama, Abdul Muhyi turut memberikan penjelasan mengenai dugaan pesan fee percepatan yang sempat disinggung.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini sendiri melibatkan sejumlah terdakwa serta menimbulkan kerugian negara yang cukup besar.

Aliran Dakwaan dan Kerugian Negara

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum turut mendakwa mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, serta sejumlah pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Total kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini tercatat mencapai ratusan miliar rupiah berdasarkan laporan resmi.

Persidangan yang dihelat pada Rabu, 09 Sep 2026 09:11 WIB tersebut juga mendengarkan keterangan dari saksi-saksi lain seperti Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab serta pihak swasta Nila Adulitya Devi.

Pemeriksaan lanjutan ini terus menguliti konstruksi hukum serta aliran dana yang didakwakan kepada para terdakwa di muka sidang Pengadilan Tipikor.