Restrukturisasi serta likuidasi PT Asuransi Jiwasraya masih menyisakan tanda tanya besar bagi para mantan pekerjanya.

Otoritas Jasa Keuangan resmi membubarkan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya sejak 16 Januari 2025.

Meski demikian, pembubaran tersebut tidak otomatis menghapus hak-hak finansial yang seharusnya diterima oleh para peserta.

Mekanisme Hukum dan Pemisahan Aset

Praktisi hukum Bimo Prasetio menjelaskan bahwa penyelesaian masalah ini menuntut pemisahan subjek hukum secara tegas.

Badan hukum DPPK berdiri sendiri dan kekayaannya tidak bisa disamakan begitu saja dengan aset perusahaan pendirinya.

Seluruh aset DPPK pada prinsipnya diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban kepada peserta, bukan melunasi kreditur perusahaan.

Hal ini menempatkan mantan pekerja bukan sekadar sebagai kelompok kreditur biasa yang memperebutkan sisa harta.

Transparansi Tagihan dan Audit Iuran

Catatan Tim Likuidasi Jiwasraya menunjukkan adanya tagihan DPPK sebesar Rp302.259.379.821 yang perlu dibuka secara transparan.

Publik dan para peserta berhak mengetahui asal-usul angka tersebut beserta potensi pemulihan piutangnya.

Selain itu, audit terhadap riwayat pemotongan gaji dan penyetoran iuran menjadi langkah penting yang tidak boleh dilewatkan.

Setiap peserta memerlukan perhitungan individual yang akurat berdasarkan masa kerja serta program pensiun yang diikuti.

Langkah Taktis Bagi Peserta

Peserta diimbau agar tidak gegabah langsung menuntut pihak tertentu tanpa memegang data angka yang valid.

Rekonsiliasi data, laporan keuangan teraudit, dan laporan aktuaris menjadi instrumen utama dalam mengawal proses likuidasi ini.

Transparansi penuh dari likuidator akan memastikan hak-hak pekerja tidak hilang begitu saja di tengah jalan.