Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak akhirnya angkat bicara merespons maraknya penggunaan sound horeg di wilayahnya.

Fenomena penggunaan pengeras suara itu diduga telah menyebabkan tewasnya tiga orang di Jawa Timur sepanjang Agustus 2026.

Emil menegaskan bahwa aturan pembatasan aktivitas tersebut sebenarnya sudah ada namun pengawasannya di lapangan masih lemah.

Evaluasi Penegakan Surat Edaran Bersama

Aturan pembatasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda, dan Pangdam V/Brawijaya.

Regulasi itu mengatur batas tingkat kebisingan atau desibel dalam setiap kegiatan masyarakat agar tidak menimbulkan risiko bahaya.

Menurut Emil, kejadian di jalanan semestinya bisa dicegah jika aturan tersebut dipatuhi dengan disiplin oleh semua pihak.

Ia menilai insiden yang berulang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap surat edaran bersama yang sudah diterbitkan.

Pekerjaan rumah lintas instansi saat ini adalah menjaga wibawa surat edaran tersebut agar tidak dianggap sebagai macan kertas.

Emil juga sedang menelusuri informasi yang menyebut regulasi itu dianggap tidak dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Ia menegaskan kondisi semacam itu tidak boleh dibiarkan terjadi dan batas desibel harus dipatuhi tanpa pengecualian.

Untuk memperkuat pengawasan, Emil telah mengusulkan kepada Gubernur agar Satpol PP turut dilibatkan dalam penindakan.

Satpol PP nantinya memiliki tugas menegakkan peraturan daerah secara komplementer tanpa melampaui batas kewenangannya.

Sementara itu, penanganan perkara yang bersifat pidana diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian sesuai hukum.

Emil meminta publik memisahkan dua persoalan antara pelanggaran surat edaran dan kasus jatuhnya korban jiwa.

Pelanggaran hukum yang sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang harus ditindak secara tegas oleh aparat berwenang.