Pemerintah secara resmi menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia.

Penerapan aturan tersebut bertujuan memastikan setiap warga negara terdata dan terlindungi dengan proporsional.

Langkah strategis itu ditandai dengan penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah di Menara Bappenas.

Kegiatan penting tersebut berlangsung di kantor Kementerian PPN/Bappenas yang berlokasi di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan sejumlah catatan penting terkait penggunaan istilah.

Tito menegaskan bahwa penggunaan istilah data terpadu lebih tepat dibandingkan dengan istilah data terpusat.

Istilah terpusat dikhawatirkan dapat dimaknai sebagai upaya sentralisasi dan penguasaan penuh terhadap data.

Integrasi data dipastikan tidak akan mengambil alih kewenangan pihak yang selama ini memproduksi informasi.

Para walidata tetap memiliki peran penting agar hasil kerja keras mereka dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain istilah, aspek pelindungan data pribadi dan keamanan data turut menjadi perhatian utama pemerintah.

Pemerintah perlu mengacu pada regulasi pelindungan data pribadi untuk menentukan informasi publik.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa peran walidata diserahkan kepada instansi berwenang.

Data kependudukan tetap berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Aspek pengamanan data pribadi juga telah memiliki landasan hukum yang jelas beserta ketentuan sanksinya.

Rancangan undang-undang ini disusun demi kepentingan semua kementerian, lembaga, dan seluruh warga negara.

Agenda pembahasan tersebut ditutup dengan penandatanganan DIM oleh sejumlah menteri dan kepala badan.