Rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Pegawai Perjanjian Kerja menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 2027 disambut positif oleh DPR.

Meski demikian, persoalan mengenai sumber anggaran untuk merealisasikan kebijakan tersebut masih menjadi perhatian utama para anggota dewan.

Anggota Komisi II DPR RI Mesakh Mirin menilai bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal melalui efisiensi belanja kementerian.

Ia menyebutkan bahwa program besar seperti Makan Bergizi Gratis dapat menjadi salah satu pos anggaran yang dievaluasi.

Dana dari hasil efisiensi tersebut dinilai dapat dialokasikan untuk membiayai kebutuhan lain yang dianggap jauh lebih mendesak.

Menurut Mesakh, pengangkatan ini akan memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus menjamin hak-hak para guru sebagai aparatur negara.

Ia berharap para tenaga pengajar tersebut nantinya tidak lagi berada dalam ikatan kontrak kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan merujuk pada rencana pemerintah yang akan melaksanakan pengangkatan PPPK secara bertahap mulai tahun 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa tahap awal kebijakan ini akan menyasar sekitar 541.000 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang besar, Mesakh kembali mendorong penghematan pada pos belanja yang belum prioritas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri belum merinci secara keseluruhan total tenaga PPPK yang akan diangkat menjadi PNS sepanjang tahun 2027 tersebut.

Meski demikian, untuk tahap awal pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah memperkirakan bakal mengangkat sebanyak 541.000 pegawai.

Melalui penghematan belanja pada berbagai program besar yang dianggap belum mendesak, dana yang terkumpul diharapkan mampu mencukupi kebutuhan anggaran pengangkatan tersebut.