PT Pertamina Patra Niaga mengambil langkah tegas dalam mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di lapangan.

Perusahaan BUMN tersebut mengajukan permohonan pemblokiran terhadap ribuan pelat nomor kendaraan bermotor.

Langkah pemblokiran ini diusulkan karena kendaraan tersebut kedapatan melakukan kecurangan dalam pembelian BBM bersubsidi secara berulang.

Pengawasan ketat ini dilakukan melalui kegiatan inspeksi mendadak yang melibatkan pihak kepolisian serta pemerintah daerah.

Pemeriksaan langsung di sejumlah SPBU mencakup kesesuaian transaksi hingga penggunaan kode QR yang berlaku.

Selain pengajuan blokir pelat nomor, pihak pengelola juga menjatuhkan sanksi administratif kepada puluhan stasiun pengisian.

Tercatat ada 31 sanksi berupa pembinaan dan pemberhentian pasokan sementara yang diberikan kepada lembaga penyalur.

Manajemen juga mengambil alih pengelolaan langsung pada beberapa stasiun pengisian untuk memperkuat tata kelola.

Kebijakan ini diambil demi memastikan distribusi energi bersubsidi benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Masyarakat diimbau agar segera melaporkan segala bentuk penyelewengan distribusi melalui layanan pusat pengaduan resmi.

Pengawasan Digital dan Sanksi SPBU

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menegaskan bahwa perusahaannya terus memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan langsung di lapangan maupun pemanfaatan sistem digital.

Selain pengajuan pemblokiran 5.000 pelat nomor kendaraan yang terindikasi membeli BBM secara berulang, Pertamina Patra Niaga juga mengajukan permintaan penghapusan data terhadap ribuan nomor polisi dengan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.

Sales Area Retail Sumatera Barat mencatat telah menerbitkan sanksi kepada puluhan SPBU serta mengambil alih pengelolaan terhadap tiga SPBU sebagai bentuk penguatan tata kelola lembaga penyalur agar tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan BBM bersubsidi.