Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa kepala daerah wajib patuh pada aturan tata ruang.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat berujung pada ancaman pidana bagi kepala daerah yang nekat mengubah tata ruang.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta Pusat.

Menteri yang akrab disapa Ara tersebut menyoroti potensi perubahan peruntukan lahan akibat kebijakan daerah yang menyimpang.

Menurutnya, aturan tata ruang harus dikunci rapat agar tidak mudah berubah hanya karena adanya lobi dari pihak tertentu.

Kepastian regulasi ini diperlukan supaya masyarakat dan investor bisa mengetahui peruntukan wilayah sejak awal.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menjelaskan bahwa jenjang aturan tata ruang sebenarnya sudah tersusun rapi.

Namun, kendala utama berada pada kurangnya kedisiplinan kepala daerah dalam menjalankan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah kini berupaya melakukan penyesuaian periode Rencana Tata Ruang Wilayah setelah pelaksanaan Pilkada serentak.

Langkah penertiban ini juga berkaitan erat dengan upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Penertiban Lahan dan Swasembada Pangan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menjelaskan bahwa jenjang aturan tata ruang sebenarnya telah tersusun secara berjenjang dari pusat hingga daerah.

RT/RW Nasional menggunakan skala peta 1:1 juta, kemudian diturunkan ke RTRW provinsi dengan skala 1:250 ribu.

Selanjutnya, RTRW kabupaten menggunakan skala 1:50 ribu, RTRW kota 1:25 ribu, dan rencana detail tata ruang menggunakan skala 1:5 ribu.