Kendati demikian, persoalan utamanya terletak pada kedisiplinan kepala daerah dalam menjalankan aturan tersebut.

Nusron menyebutkan bahwa masih ada bupati yang mengubah RTRW usai dilobi oleh pengembang, sehingga tidak sejalan dengan aturan di tingkat yang lebih tinggi.

Pemerintah saat ini tengah melakukan penyesuaian periode tata ruang guna mencegah tumpang tindih perencanaan pasca-Pilkada serentak.

Upaya penertiban ini juga terikat langsung dengan komitmen menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara nasional.

Berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN, angka pencapaian perlindungan lahan tersebut telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2026.

Pemerintah daerah yang capaian perlindungan lahannya masih berada di bawah ketentuan akan diminta melakukan penyesuaian demi mendukung target swasembada pangan.