Sejumlah pengendara motor kedapatan menutupi atau memodifikasi pelat nomor kendaraan demi menghindari sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE.

Tindakan curang tersebut tergolong sebagai pelanggaran lalu lintas yang mendatangkan sanksi tegas berupa denda mencapai Rp500 ribu.

Berbagai modus akal-akalan kerap digunakan oleh para pengendara di jalanan.

Mereka memakai masker, lakban, menempel bekas bungkus kopi, hingga nekat mencopot pelat nomor untuk menyamarkan huruf serta angka kendaraan.

Cara-cara manipulatif itu dilakukan dengan keyakinan bahwa kamera pengawas tidak akan mampu membaca identitas kendaraan saat terjadi pelanggaran.

Padahal, sistem pengawasan elektronik mengandalkan pembacaan nomor registrasi untuk melacak identitas pemilik melalui database kepolisian.

Surat konfirmasi beserta bukti rekaman situasi pelanggaran lazim dikirimkan langsung ke alamat rumah pemilik kendaraan terdaftar.

Berbagai modus pemalsuan identitas kendaraan ini pun menjadi target utama penindakan dalam Operasi Patuh yang berlangsung dari 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Ketentuan hukum terkait larangan mengubah bentuk, warna, tulisan, atau menempeli atribut lain pada pelat nomor diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan sanksi tilang bagi setiap pengemudi yang kendaraannya tidak dipasangi tanda nomor resmi.

Pasal 280 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran pelat nomor dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp500 ribu.

Pihak kepolisian secara aktif mengimbau masyarakat agar senantiasa menaati aturan berkendara dan menghindari segala bentuk modifikasi yang menghilangkan identitas kendaraan.