Pemerintah membeberkan pertimbangan di balik instruksi khusus Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah bank milik negara.

Kepala Negara meminta agar seluruh penduduk Indonesia segera memiliki rekening bank untuk memperluas akses layanan keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah awal ini melibatkan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

Kedua bank pelat merah tersebut diminta untuk aktif menyiapkan rekening bagi masyarakat yang belum memilikinya.

Proses penyiapan rekening ini nantinya akan mengacu langsung pada data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Data tersebut kemudian dipadankan dengan sistem Bank Indonesia guna mendukung kelancaran infrastruktur pembayaran nasional.

Pemerintah berencana memanfaatkan sistem QRIS sebagai salah satu gateway utama dalam integrasi keuangan tersebut.

Penerapan sistem ini diharapkan mampu mendongkrak literasi serta inklusi keuangan masyarakat agar mencapai tingkat yang optimal.

Selain memperluas akses perbankan, kepemilikan rekening ini juga diproyeksikan sebagai sarana penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.

Dengan adanya rekening tersebut, setiap program bantuan dari pemerintah dapat disalurkan secara langsung kepada masyarakat penerima.

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, tingkat inklusi keuangan nasional saat ini sudah mencapai 93,62 persen.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan Indonesia tercatat berada pada angka 69,57 persen.

Angka literasi tersebut diklaim berada di atas standar Organisation for Economic Co-operation and Development yang berada di level 63 persen.

Kebijakan jemput bola pembuatan rekening ini diharapkan mampu memperkuat pencapaian ekonomi inklusif di berbagai daerah.