PT Pertamina Patra Niaga memberikan sanksi kepada ratusan stasiun pengisian bahan bakar umum di beberapa wilayah Indonesia.

Langkah penindakan ini dilakukan akibat adanya berbagai pelanggaran dalam proses penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi.

Pengawasan ketat tersebut mencakup daerah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur secara berkala.

Total terdapat 237 stasiun pengisian yang terbukti melanggar ketentuan operasional dan aturan penyaluran produk bersubsidi.

Sanksi diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan intensif sepanjang periode bulan Januari hingga tanggal 3 September tahun 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi memberikan penjelasan.

Menurutnya, penindakan tegas ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut juga memastikan agar distribusi bahan bakar bersubsidi dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak.

Sebanyak 98 stasiun pengisian yang dikenai sanksi tercatat berada di wilayah provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, wilayah Bali mencatatkan 105 stasiun pengisian yang harus menerima sanksi akibat pelanggaran serupa.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatatkan tiga stasiun pengisian dan Nusa Tenggara Timur memiliki 31 stasiun pengisian.

Berbagai bentuk pelanggaran ditemukan petugas mulai dari ketidaksesuaian volume hingga masalah fasilitas pendukung.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan bervariasi mulai dari surat peringatan hingga penghentian sementara operasional penyaluran.

Selain penindakan, pihak perusahaan juga melakukan pembinaan terhadap lebih dari 900 stasiun pengisian di wilayah tersebut.

Masyarakat luas turut diimbau agar aktif melaporkan potensi penyalahgunaan BBM melalui layanan Contact Center 135.