Rapat Paripurna kelima masa sidang I 2026-2027 telah menetapkan empat rancangan undang-undang baru.

Keempat aturan tersebut resmi disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada hari Selasa.

Agenda sidang paripurna ini berlangsung di kompleks parlemen dengan dipimpin oleh pimpinan dewan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bertindak sebagai pimpinan yang menanyakan persetujuan langsung kepada para peserta sidang.

Sejumlah pimpinan lain turut mendampingi jalannya sidang penetapan aturan tersebut secara bersama-sama.

Empat rancangan undang-undang yang disetujui mencakup berbagai sektor penting bagi tata kelola negara.

Bakal undang-undang tersebut meliputi RUU Pengaturan Reforma Agraria dan RUU Penyiaran.

Selain itu, daftar tersebut juga memasukkan RUU Administrasi Kependudukan serta RUU Pemerintahan Aceh.

Sebelumnya, seluruh rancangan aturan ini telah masuk dalam daftar prioritas legislatif di DPR.

Setelah resmi menjadi usul inisiatif, aturan-aturan ini akan segera masuk ke tahap pembahasan lanjutan.

Masing-masing alat kelengkapan dewan akan memegang peran dalam membahas setiap rancangan aturan tersebut.

RUU Reforma Agraria dan RUU Pemerintahan Aceh dijadwalkan untuk dibahas melalui Badan Legislasi.

Sementara itu, RUU Administrasi Kependudukan akan dibahas secara khusus di Komisi II DPR.

Adapun RUU Penyiaran penanganannya diserahkan kepada Komisi I DPR untuk proses penggodokan.

Pemerintah di sisi lain harus menyerahkan daftar inventarisir masalah bersama Surat Presiden.

Dokumen tersebut menjadi syarat sebelum pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR dimulai.