Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG resmi ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional.

Penutupan sementara ini dilakukan akibat pengelola dapur belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ke Dinas Kesehatan setempat.

Kepala BGN Sudaryono menyatakan langkah tersebut diambil berdasarkan pembaruan data dari Kementerian Kesehatan per 7 September 2026.

Kebijakan penghentian operasional ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi investigasi serta verifikasi lanjutan.

Meski demikian, langkah penutupan tersebut mendapat tanggapan kritis dari jurnalis sekaligus pegiat media sosial Ahmad Arif.

Melalui akun pribadinya, Arif menilai bahwa keberadaan sertifikat tidak serta-merta menjamin keamanan pangan.

Ia menyebutkan bahwa dapur yang sudah mengantongi sertifikat resmi pun masih bisa terlibat dalam kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, Arif juga melontarkan sindiran tajam mengenai proses pembuatan dokumen resmi di Indonesia.

Ia berpendapat bahwa pembuatan sertifikat semacam itu tergolong sangat mudah diperoleh oleh pihak tertentu.

Dalam pandangan alternatifnya, Arif mengusulkan adanya perubahan sistem pengelolaan anggaran untuk program tersebut.

Ia menyarankan agar dana program dapat disalurkan melalui desentralisasi langsung kepada sekolah serta komunitas lokal.

Pengelolaan secara mandiri tersebut dinilai dapat menghindari dominasi yayasan yang berorientasi pada pencarian keuntungan.

Menurutnya, mekanisme yang melibatkan sekolah dan komunitas lokal diyakini mampu mengurangi beban anggaran negara secara signifikan.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa ribuan dapur tersebut ditutup sementara bukan karena gagal dalam pemenuhan syarat, melainkan murni karena belum melakukan pendaftaran SLHS.