Kementerian Perhubungan mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh maskapai penerbangan komersial.

Instruksi tersebut mewajibkan operator penerbangan untuk menjamin pemenuhan hak-hak penumpang terdampak.

Calon penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan kini dipastikan berhak menerima pengembalian dana tiket penuh.

Kebijakan refund secara utuh sebesar 100 persen ini diberikan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen.

Selain pengembalian dana secara penuh, pihak maskapai juga menyediakan opsi penjadwalan ulang perjalanan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa seluruh operator wajib memfasilitasi pilihan penumpang tersebut.

Ketentuan hukum yang berlaku menjadi landasan utama dalam penerapan kebijakan perlindungan konsumen ini.

Pihak kementerian menekankan bahwa jaminan pelayanan harus tetap menjadi prioritas utama pengelola maskapai.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mempertegas kepastian skema ganti rugi tersebut.

Ia mengonfirmasi bahwa pengembalian penuh berlaku untuk seluruh penerbangan yang batal akibat kondisi darurat abu vulkanik.

Langkah ini diterapkan agar masyarakat tidak dirugikan secara finansial saat menghadapi situasi darurat.

Faktor keselamatan penerbangan menjadi alasan utama di balik penghentian operasional sejumlah bandara.

Maskapai diwajibkan memberikan informasi pengalihan jadwal atau pembatalan secara langsung kepada setiap penumpang.

Calon penumpang diberikan kebebasan penuh untuk memutuskan apakah akan melanjutkan perjalanan melalui rute alternatif.

Pemerintah bersama pengelola bandara juga telah menyiapkan lima lokasi pendaratan dan lepas landas darurat.

Lokasi pengganti tersebut mencakup Bandara Kertajati di Majalengka dan Bandara Ahmad Yani di Semarang.

Selain itu, terdapat Bandara Juanda di Surabaya serta Yogyakarta International Airport di Yogyakarta.