Bareskrim Polri mengambil langkah strategis dengan memberlakukan penangguhan sementara penanganan perkara tindak pidana.

Kebijakan moratorium tersebut difokuskan khusus pada kasus-kasus yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural.

Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Syahardiantono, menyatakan keputusan ini didasarkan pada rapat audiensi bersama Komisi III DPR.

Rapat tersebut dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus lalu untuk menyikapi proses penyesuaian regulasi yang sedang berjalan.

Kebijakan penangguhan perkara ini dilakukan selama proses penyesuaian dalam revisi UU Reformasi Agraria di DPR berlangsung.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan langsung oleh Syahar dalam rapat di Baleg DPR pada hari Senin tanggal 7 September 2026.

Selama ini, pihak kepolisian senantiasa mengedepankan asas pidana prejudisial dalam menangani berbagai sengketa agraria.

Langkah itu diambil karena konflik agraria pada umumnya sangat kental dengan berbagai aspek hukum perdata di lapangan.

Selain asas prejudisial, Polri juga terus mengedepankan proses penyelesaian masalah melalui mekanisme keadilan restoratif.

Cara mediasi tersebut diterapkan agar penanganan perkara tidak sampai mencederai perjuangan masyarakat atas hak tanah.

Polri memberikan ruang seluas-luasnya bagi penyelesaian berbasis mediasi untuk melindungi esensi hak masyarakat.

Lembaga kepolisian juga berkomitmen untuk terus mendukung serta menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat.

Dukungan tersebut bertujuan agar masyarakat adat bisa mendapatkan kepastian hukum yang layak atas tanah mereka.

Ketentuan mengenai perlindungan hak masyarakat adat tersebut telah diatur secara resmi di dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2024.

Permendagri tersebut mengatur tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berlaku.

Di dalam regulasi itu disebutkan bahwa hak masyarakat adat atas tanah harus melalui sejumlah proses administratif.

Polri menyatakan siap mengawal seluruh tahapan administrasi tersebut agar hak-hak ulayat mendapatkan perlindungan.