Moratorium Kasus Agraria Diberlakukan Polri Selama Revisi UU
Bareskrim Polri mengambil langkah strategis dengan memberlakukan penangguhan sementara penanganan perkara tindak pidana.
Kebijakan moratorium tersebut difokuskan khusus pada kasus-kasus yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural.
Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Syahardiantono, menyatakan keputusan ini didasarkan pada rapat audiensi bersama Komisi III DPR.
Rapat tersebut dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus lalu untuk menyikapi proses penyesuaian regulasi yang sedang berjalan.
Kebijakan penangguhan perkara ini dilakukan selama proses penyesuaian dalam revisi UU Reformasi Agraria di DPR berlangsung.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan langsung oleh Syahar dalam rapat di Baleg DPR pada hari Senin tanggal 7 September 2026.
Selama ini, pihak kepolisian senantiasa mengedepankan asas pidana prejudisial dalam menangani berbagai sengketa agraria.
Langkah itu diambil karena konflik agraria pada umumnya sangat kental dengan berbagai aspek hukum perdata di lapangan.
Selain asas prejudisial, Polri juga terus mengedepankan proses penyelesaian masalah melalui mekanisme keadilan restoratif.
Cara mediasi tersebut diterapkan agar penanganan perkara tidak sampai mencederai perjuangan masyarakat atas hak tanah.
Polri memberikan ruang seluas-luasnya bagi penyelesaian berbasis mediasi untuk melindungi esensi hak masyarakat.
Lembaga kepolisian juga berkomitmen untuk terus mendukung serta menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat.
Dukungan tersebut bertujuan agar masyarakat adat bisa mendapatkan kepastian hukum yang layak atas tanah mereka.
Ketentuan mengenai perlindungan hak masyarakat adat tersebut telah diatur secara resmi di dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2024.
Permendagri tersebut mengatur tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berlaku.
Di dalam regulasi itu disebutkan bahwa hak masyarakat adat atas tanah harus melalui sejumlah proses administratif.
Polri menyatakan siap mengawal seluruh tahapan administrasi tersebut agar hak-hak ulayat mendapatkan perlindungan.
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






