Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak para kepala daerah di Nusa Tenggara Timur agar segera menggunakan dana bantuan tambahan.

Bantuan berupa Belanja Tidak Terduga tersebut bernilai total Rp200 miliar untuk memaksimalkan penanganan wilayah terdampak pascagempa.

Dana dari Presiden Prabowo Subianto ini mencakup Rp40 miliar untuk tingkat provinsi serta masing-masing Rp20 miliar bagi delapan kabupaten.

Dalam rapat virtual hari Senin, Tito menyoroti realisasi belanja bantuan di sejumlah daerah yang dinilai masih lambat.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran agar pencairan dana darurat dapat ditempuh melalui mekanisme pengadaan langsung.

Tim khusus juga dikerahkan langsung ke lapangan guna mengasistensi percepatan penggunaan dana agar tepat sasaran hingga pelosok.

Infrastruktur dasar di wilayah terdampak dilaporkan telah kembali berfungsi untuk memperlancar mobilitas orang dan barang.

Fokus penanganan selanjutnya diarahkan pada penguatan logistik serta pemenuhan kebutuhan warga yang masih bertahan di pengungsian.

Pendataan bangunan rusak juga harus dipercepat agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat segera menyalurkan santunan.

Selain itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan belasan ribu dokumen warga yang hilang.

Koordinasi lintas instansi turut dilakukan bersama Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian untuk memulihkan dokumen penting lainnya.

Pemulihan Dokumen Penting Warga

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memproduksi sebanyak 11.000 dokumen kependudukan penting milik masyarakat terdampak yang sempat rusak atau hilang akibat bencana gempa bumi.

Langkah pemulihan ini diperluas melalui koordinasi lintas instansi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kepolisian demi mengembalikan sertifikat tanah hingga surat kendaraan bermotor warga.