Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memberikan tanggapan resmi terkait ancaman pemakzulan terhadap dirinya.

Ancaman tersebut muncul dari sejumlah pihak di DPRD yang menyoroti pengelolaan anggaran daerah dan penanganan bencana.

Menurut Masinton, wacana pemakzulan itu merupakan sebuah skenario politik dari kelompok partai yang gagal dalam Pilkada 2024.

Politikus PDIP tersebut menyatakan bahwa pihak-pihak pengusung tersebut tidak terima atas kekalahan paslon jagoan mereka.

Ia juga menyebutkan bahwa dinamika serupa pernah terjadi berulang kali kepada sejumlah penjabat bupati sebelumnya.

Di sisi lain, lima fraksi partai di DPRD Tapteng menilai roda pemerintahan daerah berjalan kurang optimal.

Kelompok fraksi tersebut terdiri dari Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.

Juru bicara lima fraksi, Hazmi Arif Simatupang, mengungkapkan adanya temuan dugaan pengelolaan anggaran yang buruk.

Selain masalah anggaran, mereka turut menyoroti lambatnya penanganan banjir serta penyaluran bantuan korban bencana.

Pihak DPRD menyatakan mempertimbangkan langkah politik lanjutan hingga tingkat pemakzulan terhadap bupati petahana tersebut.

Sementara itu, Masinton menuding kelompok yang sama di DPRD tidak pernah membahas rancangan perda percepatan pembangunan.

Perda tersebut sebelumnya diusulkan oleh pemerintah kabupaten guna mempercepat pemulihan wilayah pascabencana.

Peristiwa politik di daerah ini terus bergulir di tengah sorotan publik terhadap kinerja pemerintahan setempat.