Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal resmi menerbitkan regulasi anyar untuk mengawasi kehalalan barang luar negeri.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat perlindungan konsumen serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Masyarakat Indonesia dinilai sangat memperhatikan keberadaan logo halal ketika memilih barang kebutuhan sehari-hari.

Survei Populix pada Maret 2023 menunjukkan sebanyak 83 persen responden menjadikan logo halal sebagai faktor utama.

Bahkan untuk kategori makanan, tingkat kepedulian konsumen terhadap logo halal mencapai 93 persen dari total responden.

Regulasi baru ini mengacu pada prinsip pelindungan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, serta profesionalitas.

Pemerintah menegaskan aturan tersebut tidak akan menambah kerumitan dalam proses perdagangan global.

Mekanisme pemastian akan diatur secara terukur melalui dukungan sistem elektronik yang terintegrasi penuh.

Pemberlakuan aturan ini juga berkaitan dengan penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap kedua pada Oktober 2026.

BPJPH mendorong seluruh importir dan Lembaga Inspeksi agar segera mempersiapkan pemenuhan ketentuan tersebut.

Penguatan Ekosistem dan Penerimaan Negara

Dari sisi ekonomi, penerapan ketentuan tersebut dinilai dapat memperkuat ekosistem industri halal nasional sekaligus berpotensi membuka penerimaan negara.

Mekanisme sertifikasi yang jelas diharapkan menciptakan iklim usaha yang tertib dan berdaya saing.

Kepala BPJPH menekankan bahwa kesiapan seluruh pihak menjadi kunci agar pelaksanaan pemastian produk halal impor berjalan efektif.

Langkah ini sekaligus menjadi momentum untuk mendukung perkembangan ekonomi halal secara berkelanjutan di Indonesia.