Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sampai tahun 2028.

Keputusan tersebut diambil lantaran target pemenuhan belum tercapai serta para pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala administrasi.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto itu di Makassar pada Minggu (25/10/2026).

Penundaan ini sekaligus mengubah tenggat waktu yang sebelumnya dijadwalkan akan berakhir pada 18 Oktober 2026.

Pemerintah mempertimbangkan aspirasi para pelaku usaha yang masih memerlukan waktu tambahan dalam menyiapkan dokumen persyaratan.

Beban verifikasi dokumen administrasi dinilai masih cukup berat bagi sebagian besar pelaku usaha kecil di lapangan.

Melalui tambahan waktu dua tahun ini, pemerintah akan mengkaji mekanisme penerapan aturan yang lebih sesuai dengan kemampuan UMKM.

Maman menegaskan bahwa ketentuan sertifikasi halal sebenarnya merupakan amanat undang-undang yang sudah berlaku sejak 2014 lalu.

Pemerintah berharap tambahan waktu ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi ketentuan tanpa membebani pelaku usaha.

Dalam keterangannya, Maman juga menegaskan bahwa kewajiban tersebut bukanlah program baru dari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melainkan aturan undang-undang lama.

Pemerintah berkomitmen merumuskan mekanisme jalan tengah agar kewajiban hukum tetap berjalan tanpa memberatkan kapasitas pelaku usaha kecil.