Pidato bahasa Jawa dari pejabat parlemen Malaysia, Kalam Salan, baru-baru ini menjadi sorotan publik.

Dalam pidatonya, ia meminta Presiden Prabowo agar segera menangani kebakaran hutan yang merugikan warga di kedua negara.

Keterlibatan Korporasi Sawit

Akademisi Universiti Malaya, Helena Varkkey, memaparkan keterlibatan perusahaan Malaysia dan Singapura dalam kebakaran hutan di Indonesia.

Investor kedua negara tersebut mengendalikan sebagian besar sektor perkebunan sawit dan menggunakan metode pembukaan lahan yang murah.

Perlindungan Diplomatik dan Makelar

Pemerintah Malaysia disebut memberikan perlindungan diplomatik kepada perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Sementara itu, Singapura berperan sebagai pusat komando finansial dan perdagangan yang meraup keuntungan besar dari komoditas sawit.

Jaringan Patronase dan Peran Elite Lokal

Varkkey mencatat bahwa jejaring patronase ini melibatkan elit lokal di Indonesia yang berperan sebagai pembuka pintu serta pelindung operasional di lapangan.

Otonomi daerah turut mendemokratisasi praktik tersebut melalui wewenang diskresioner dalam alih fungsi kawasan hutan.

Selain itu, perusahaan perkebunan kerap merekrut tokoh lokal berpengaruh hingga mantan pejabat untuk posisi strategis guna memperlancar urusan administratif.

Hubungan timbal balik ini membuat korporasi sawit menjadi instrumen penyokong kekuasaan serta ekonomi politik di negara asal investor.

Anomali Perdagangan dan Keuntungan Negara Makelar

Laporan NEXT Indonesia Center menyoroti anomali perdagangan CPO Indonesia dan Singapura sepanjang periode 2015 hingga 2024.

Ketidaksesuaian data ekspor dan impor mengindikasikan adanya potensi transfer pricing yang merugikan devisa negara.

Singapura bertindak sebagai perantara yang menyerap nilai surplus terbesar tanpa harus menanggung beban kerusakan ekologis di wilayah teritorialnya sendiri.

Beban lingkungan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Indonesia sebagai negara produsen di hulu.

Oleh karena itu, menyalahkan sepenuhnya pemerintah Indonesia bukanlah langkah yang proporsional dalam melihat persoalan kabut asap lintas batas ini.

Mengingat konsesi lahan tersebut telah diperoleh sejak puluhan tahun lalu, tudingan yang diarahkan kepada pemerintahan saat ini menjadi tidak tepat sasaran.