Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan aturan wajib sertifikasi halal hingga tahun 2028 mendatang.

Keputusan tersebut diambil karena para pelaku usaha dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur pengajuan sertifikasi tersebut.

Tantangan Birokrasi dan Kesiapan Pelaku Usaha

Proses pengurusan label halal kerap dianggap rumit dan memerlukan waktu panjang bagi kalangan usaha mikro dan kecil.

Suatu produk harus melalui pemeriksaan dari tiga lembaga berbeda sebelum sertifikat resminya diterbitkan.

Lembaga tersebut meliputi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, serta fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.

Peluang Memperbaiki Edukasi dan Layanan

Penundaan ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan sosialisasi serta panduan praktis bagi para pemilik usaha.

Sertifikasi halal sendiri tetap penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing produk nasional.

Kompleksitas Aturan Teknis di Lapangan

Banyaknya aturan teknis yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sering kali menjadi momok tersendiri bagi para pelaku usaha kecil.

Dokumen pedoman teknis untuk sektor tertentu menuntut ketelitian tinggi yang kerap sulit dipenuhi tanpa pendampingan intensif.

Selain itu, tidak semua proses sertifikasi dapat diajukan secara mandiri atau gratis. Kondisi ini berpotensi memberikan beban finansial tambahan bagi para pengusaha yang memiliki keterbatasan biaya.

Isu Pungutan Liar dan Ketidakpastian Regulasi

Persoalan akuntabilitas juga masih menjadi tantangan laten dalam pengurusan administrasi nasional termasuk isu pungutan liar.

Ketidakpastian sempat muncul ketika Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan tidak ada kewajiban serta tindakan sweeping di lapangan.

Jika penegakan aturan dijalankan secara mendadak, hal tersebut dikhawatirkan memicu ketidakadilan bagi produk yang belum mengantongi sertifikat.