Pada aturan lama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025, kendaraan energi terbarukan dibebaskan.

Kini, kendaraan listrik sudah ditetapkan sebagai objek pajak resmi oleh pemerintah pusat di dalam sistem.

Meskipun demikian, besaran tagihan kendaraan listrik dipastikan tidak akan semahal kendaraan bermesin bahan bakar fosil.

Kebijakan keringanan ini dapat terwujud berkat adanya dukungan insentif fiskal dari masing-masing pemerintah daerah.

Sesuai Pasal 19 pada aturan yang sama, pemanduan tarif akan memperoleh potongan atau pembebasan pajak.

Pemberlakuan insentif potongan pajak juga mencakup kendaraan listrik buatan sebelum tahun 2026.

Kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil turut menerima fasilitas pemotongan tarif pajak tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para gubernur menyalurkan insentif fiskal bagi pengguna kendaraan listrik.

Bentuk insentif tersebut berupa potongan harga hingga pembebasan seluruh pungutan pajak daerah.

Arahan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal.

Surat edaran tersebut diterbitkan menyusul pengesahan aturan utama terkait tarif pajak kendaraan listrik baterai.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023.

Perpres tersebut merevisi Perpres Nomor 55 Tahun 2019 mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik.

Pemerintah daerah kini diharapkan mampu memberikan kelonggaran pajak secara maksimal kepada masyarakat.

Kelonggaran tersebut dapat berupa diskon tarif maupun pembebasan penuh bagi pemilik kendaraan listrik.