Setiap unit kendaraan yang beroperasi dan teregistrasi di kantor kepolisian wajib melunasi pembayaran pajak tahunan.

Jika pemilik mengabaikan kewajiban tersebut, kendaraan akan dikategorikan sebagai moda transportasi yang ilegal saat dikendarai.

Kendati demikian, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengecualian khusus untuk sejumlah kategori kendaraan tertentu.

Kebijakan pembebasan pungutan tersebut tertuang secara resmi dalam regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

Aturan ini termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 Pasal 3 Ayat 3.

Regulasi tersebut mengatur secara rinci mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, serta Pajak Alat Berat.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, terdapat lima jenis moda transportasi yang sepenuhnya dikecualikan dari kewajiban pajak.

Daftar pertama yang masuk dalam kategori pembebasan pajak tahunan adalah seluruh jaringan armada kereta api.

Kategori kedua mencakup kendaraan motor khusus yang dimanfaatkan langsung untuk menunjang sektor pertahanan serta keamanan negara.

Golongan ketiga adalah kendaraan dinas milik kedutaan besar, konsulat, serta perwakilan negara asing tertentu.

Pembebasan bagi perwakilan asing tersebut wajib menerapkan asas timbal balik serta lembaga internasional terkait.

Lembaga internasional itu juga harus mengantongi fasilitas pembebasan pajak sah yang diberikan langsung oleh pemerintah.

Jenis keempat yang memperoleh fasilitas bebas pajak adalah kendaraan motor yang memanfaatkan sumber energi terbarukan.

Kategori kelima mencakup kendaraan motor lain yang diatur khusus lewat peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi.

Penerbitan regulasi baru ini sekaligus mengakhiri status bebas pajak penuh yang sebelumnya melekat pada kendaraan listrik.